Peraturan Pemerintah

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 1999

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENYEHATAN
PERBANKAN NASIONAL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan transparansi
pelaksanaan fungsi penyehatan perbankan dan pengelolaan aset bank
yang bermasalah, dipandang perlu untuk membentuk komite yang
bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas Badan Penyehatan
Perbankan Nasional (BPPN);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas,
dipandang perlu mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (3) dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan
Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 1999;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3790);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program
Rekapitalisasi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3799);
5. Peraturan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan
Penyehatan Perbankan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3814) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 95 Tahun 1999, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3916);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999
TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL.
Pasal I
Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3916); diubah, sehingga Pasal 3 ayat (3) menjadi
berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 3
(3) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan meningkatkan
tranparansi BPPN, dibentuk komite pengawas dengan fungsi :
a. pengkajian terhadap strategi dan kebijakan BPPN agar sejalan
dengan praktek-praktek yang berlaku secara internasional dan
memenuhi asas keterbukaan dan transparansi yang mengacu pada
ekonomi pasar;
b. melakukan evaluasi atas pelaksanaan BPPN guna memastikan
pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
oleh BPPN.”
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 3 –
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 1999
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ALIRAHMAN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 227

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close