Peraturan Pemerintah

PERUBAHAN NAMA KOTA UJUNG PANDANG MENJADI KOTA MAKASSAR DALAM WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 1999

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN NAMA KOTA UJUNG PANDANG MENJADI
KOTA MAKASSAR DALAM WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa nama Kotamadya Ujung Pandang ditetapkan dalam Pasal 3
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan
Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten
Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2970);
b. bahwa keinginan masyarakat Ujung Pandang untuk mengubah nama
Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar sebagai Ibukota
Propinsi Sulawesi Selatan, telah memperoleh dukungan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ujung Pandang sebagaimana
tertuang dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Ujung Pandang Nomor 05/Pimp/DPRD/VIII/99 tanggal
21 Agustus 1999 tentang Persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Ujung Pandang Atas Rencana Alih Nama Ujung
Pandang menjadi Makassar sebagai Nama Kota;
c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999, perubahan nama Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah;
d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu
menetapkan perubahan nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota
makassar.
Mengingat : …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesoa Tahun 1999 Nomor
60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan
Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten
Gowa, Maros, dan Pangkajene, dan Kepulauan dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negera
Nomor 2970).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN NAMA
KOTA UJUNG PANDANG MENJADI KOTA MAKASSAR DALAM
WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 3 –
1. Pemerintah Daerah Ujung Pandang selanjutnya disebut Pemerintah
Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom
yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ujung Pandang selanjutnya
disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif
Kota Ujung Pandang;
3. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum, yang mempunyai batas daerah tertentu
berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BABII
PERUBAHAN NAMA KOTA UJUNG PANDANG
MENJADI KOTA MAKASSAR
Pasal 2
Nama Kota Ujung Pandang sebagai nama Daerah Otonom dalam
wilayah Propinsi Sulawesi Selatan diubah namanya menjadi Kota
Makassar, tanpa perubahan luas wilayah.
BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 3
(1) Perubahan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
dilaksanakan dengan didahului sosialisasi oleh Pemerintah Daerah
secara …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 4 –
secara bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dengan masa tenggang penyesuaian administrasi selama 1 (satu)
tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Peraturan Pemerintah
ini.
(2) Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
nomenklatur Kota Ujung Pandang dapat dipakai secara
bersama-sama dengan nomenklatur Kota Makassar, dan setelah
tenggang waktu tersebut berakhir maka sepenuhnya digunakan
nomenklatur Kota Makassar.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan pasal 3
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan
Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten
Gowa, Maros, dan Pangkajene, dan Kepulauan dalam Lingkungan
Daerah Propnsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2970),
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 5
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 5 –
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MULADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 193

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close