Undang-undang

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1954 DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1956

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 1957

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 1957
TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1954
DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1956
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa soal pemberian hak atas tanah serta pemindahannya adalah termasuk lingkungan
kekuasaan Menteri Agraria;
b. bahwa pada waktu ini kekuasaan memberi izin untuk serah-pakai dan memindahkan
hak-hak atas tanah dan barang-barang tetap lainnya sebagai yang diatur dalam Undangundang
No. 24 Tahun 1954 dan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1956, masih
termasuk dalam lingkungan kekuasaan Menteri Kehakiman dan berhubung dengan apa
yang tersebut dalam sub a perlu dialihkan kepada Menteri Agraria.
Mengingat :
pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1954 DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1956.
Pasal 1
Perkataan “Menteri Kehakiman“ dalam pasal tunggal ayat (1) dan ayat (3) Undangundang
tentang Penetapan Undang-undang Darurat tentang Pemindahan Hak Tanah-tanah
dan Barang-barang tetap lainnya yang bertakluk kepada Hukum Eropa sebagai Undang–
undang (Undang-undang No. 24 Tahun 1954) dan dalam pasal 1 ayat (1) serta pasal 2 ayat
(3) Undang-undang tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-tanah
Perkebunan (Undang-undang No. 28 Tahun 1956) diganti dengan perkataan “Menteri
Agraria”.
Pasal 2
Surat-surat permohonan yang pada mulai berlakunya Undang-undang ini telah
diterima oleh Menteri Kehakiman tetapi belum mendapat keputusan, diserahkan kepada
Menteri Agraria untuk diselesaikan.
Pasal 3
Undang-undang ini berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penetapan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
(SOEKARNO)
Diundangkan
MENTERI KEHAKIMAN
ttd.
(G.A. MAENGKOM)
Pada tanggal 17 Desember 1957
MENTERI KEHAKIMAN
ttd.
(G.A. MAENGKOM)
MENTERI AGRARIA,
ttd.
(SOENARJO)
LEMBARAN NEGARA NO. 163 TAHUN 1957.
MEMORI PENJELASAN
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 76 TAHUN 1957
tentang
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1954
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1956
Pemberian hak-hak atas tanah dan pengawasan terhadap pemindahan adalah halhal
yang termasuk lapangan pekerjaan Kementerian Agraria. Dan berhubung dengan itulah,
maka Jawatan Pendaftaran Tanah yang tadinya termasuk lingkungan Kementerian
Kehakiman dengan Keputusan Presiden No…… Tahun …… telah dipindahkan
kelingkungan Kementerian Agraria.
Maka perlu juga ditinjau kekuasaan Menteri Kehakiman yang berhubungan dengan
tanah, yaitu yang diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 1954 dan dalam Undangundang
No. 28 Tahun 1956. Kekuasaan itu ialah pemberian izin dalam hal orang / badan
hukum melakukan serah-pakai untuk waktu lebih dari 1 tahun atau melakukan perbuatan
yang berwujud pemindahan hak atas tanah dan barang-barang tetap lainnya yang bertakluk
kepada Hukum Eropah dan hak-hak atas tanah-tanah perkebunan.
Karena kekuasaan ini adalah kekuasaan yang berhubungan erat dengan soal hak
tanah, maka sudah sewajarnya kalau kekuasaan Menteri Kehakiman tersebut diserahkan
kepada Menteri Agraria
Penjelasan pasal demi pasal kiranya tidaklah diperlukan karena telah cukup jelas.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Close