Peraturan Pemerintah

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 1999

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 93 TAHUN 1999
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM), pengaturan
mengenai Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta perlu disesuaikan;
b. bahwa penyesuaian Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud
pada butir a, perlu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang
Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890)
menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
5. Peraturan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 tentang Iuran
Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3189);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata
Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan
Umum (PERUM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
(PERUM) JASA TIRTA I.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I, yang selanjutnya dalam
Peraturan Pemerintah ini disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha
Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan
kewenangan Menteri, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara
berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas
saham.
2. Pembinaan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 3 –
2. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi
Perusahaan di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
dengan maksud agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan
fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat
berkembang dengan baik.
3. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap
Perusahaan dengan tujuan agar Perusahaan dapat melaksanakan
tugas dan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang
telah ditetapkan.
4. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara
membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan
yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan maupun
dalam bidang teknis operasional.
5. Pengurusan adalah kegiatan pengelolaan Perusahaan dalam upaya
mencapai tujuan Perusahaan, sesuai dengan kebijakan
pengembangan usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan
pembinaan yang digariskan oleh Menteri.
6. Menteri Keuangan adalah Menteri yang mewakili Pemerintah dalam
setiap penyertaan kekayaan Negara yang dipisahkan untuk
dimasukkan ke dalam Perusahaan.
7. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang
pengairan.
8. Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas
kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan
serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan
pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam
menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan.
BAB II …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 4 –
BAB II
PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 2
(1) Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta yang didirikan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990. dilanjutkan berdirinya
dan meneruskan usaha-usaha berdasarkan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah.
(2) Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) selanjutnya diubah namanya menjadi Perusahaan
Umum (PERUM) Jasa Tirta I.
BAB III
ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Bagian Pertama
Umum
Pasal 3
(1) Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan
wewenang untuk menyelenggarakan eksploitasi dan pemeliharaan
prasarana pengairan, pengusahaan air dan sumber air serta kegiatan
usaha lain yang berkaitan dengan air.
(2) Perusahaan melakukan usaha-usaha berdasar ketentuan-ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan
lainnya yang berlaku.
(3) Dengan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 5 –
(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini,
terhadap Perusahaan berlaku Hukum Indonesia.
Bagian Kedua
Tempat Kedudukan dan Jangka Waktu
Pasal 4
Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Malang.
Pasal 5
Perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
Bagian Ketiga
Sifat, Maksud dan Tujuan
Pasal 6
(1) Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi
kemafaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan
prinsip pengelolaan Perusahaan.
(2) Maksud didirikannya Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan
pemanfaatan umum atas air dan sumber-sumber air yang bermutu
dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, serta
melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Pemerintah dalam
pengelolaan daerah aliran sungai, yang meliputi pelindungan,
pengembangan, dan penggunaan sungai dan atau sumber-sumber air
termasuk pemberian informasi, rekomendasi, penyuluhan dan
bimbingan.
(3) Tujuan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 6 –
(3) Tujuan Perusahaan adalah turut membangun ekonomi nasional
dengan berperan serta melaksanakan program pembangunan nasinal
dalam bidang pengelolaan air dan atau sumber-sumber air.
Pasal 7
(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 6, Perusahaan melakukan juga kegiatan rehabilitasi.
(2) Besarnya biaya untuk kegiatan rehabilitasi yang menjadi tanggung
jawab Perusahaan ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan.
Bagian Keempat
Kegiatan dan Pengembangan Usaha
Pasal 8
Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi dan terjaminnya
keselamatan kekayaan Negara, Perusahaan menyelenggarakan kegiatan
usaha sebagai berikut :
a. penyediaan air baku untuk perusahaan air minum, perusahaan listrik,
usaha-usaha perkotaan dan kawasan pemukiman, perikanan/tambak,
perkebunan, industri, irigasi, ketenagaan mikrohidro dan penggunaan
lain;
b. usaha pariwisata, jasa konsultasi, jasa konstruksi, usaha pemanfaatan
lahan dan usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya
tujuan perusahaan.
Pasal 9 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 7 –
Pasal 9
Untuk mendukung pembiayaan kegiatan dalam rangka mencapai
maksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
dengan persetujuan Menteri Keuangan Perusahaan dapat :
a. melakukan kerjasama usaha dengan badan usaha lain;
b. membentuk anak Perusahaan;
c. melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.
Pasal 10
(1) Perusahaan melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 di Wilayah Sungai Kali Brantas, meliputi
sungai-sungai : Kali Brantas, Kali Amprong, Kali Lesti, Kali Metor,
Kali Lahor, Kali Bambang, Kali Lekso, Kali Semut, Kali Jari, Kali
Putih, Kali Ewuh, Kali Badak, Kali Tugu, Kali Tawing, Kali
Ngasinan, Kali Boding, Kali Parit Agung, Kali Parit Raya, Kali
Dawir, Kali Song, Kali Ngrowo, Kali Kedak, Kali Srinjing, Kali
Konto, Kali Bening, Kali Kuncir, Kali Ulo, kali Kedungsoko, Kali
Widas, Kali Beng, Kali Brangkal, Kali Marmoyo, Kali Watudakon,
Kali Sadar, Kali Kambing, Kali Porong, Kali Surabaya, Kali Mas,
Kali Wonokromo, Kali Kedurus.
(2) Perusahaan air dan atau sumber-sumber air di sungai lainnya oleh
Perusahaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah
mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
Bagian …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 8 –
Bagian Kelima
Modal
Pasal 11
(1) Modal Perusahaan merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan dari
Anggaran Pendapatan dan belanja Negara dan tidak terbagi atas
saham-saham.
(2) Besarnya modal Perusahaan pada saat Peraturan Pemerintah ini
diundangkan adalah sebesar nilai penyertaan modal Negara dalam
Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kecuali : waduk,
bendung, tanggul, terowongan, dan pelurusan sungai.
Pasal 12
Setiap penambahan dan pengurangan penyertaan modal Negara yang
tertanam dalam Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintha.
Pasal 13
(1) Penerbitan obligasi dalam rangka pengerahan dana masyarakat oleh
Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Rencana penerbitan obligasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
harus diberitahukan oleh Perusahaan kepada para kreditor.
Pasal 14 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 9 –
Pasal 14
(1) Apabila Perusahaan menerbitkan obligasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1), dan selanjutnya Negara melakukan
pengurangan penyertaan modal pada Perusahaan, maka pengurangan
penyertaan modal Negara tersebut harus diberitahukan kepada
kreditor sebelum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Pengurangan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), tidak boleh merugikan kepentingan pihak ketiga.
Pasal 15
Semua alat-alat likuid yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan
disimpan dalam bank sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keenam
Pembinaan
Pasal 16
(1) Pembinaan Perusahaan dilakukan oleh Menteri Keuangan dan
pelaksanaan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Menteri.
(2) Pembinaan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dengan menetapkan kebijakan pengembangan usaha.
(3) Kebijakan pengembangan usaha merupakan arah dalam mencapai
tujuan Perusahaan, baik menyangkut kebijakan investasi,
pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha
Perusahaan dan kebijakan pengembangan lainnya.
(4) Pembinaan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 10 –
(4) Pembinaan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dengan memberikan pedoman bagi Direksi dan Dewan
Pengawas dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan.
(5) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disusun berdasarkan
kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2).
(6) Dalam rangka memantapkan pembinaan dan pengawasan
Perusahaan, Menteri Keuangan dan Menteri sewaktu-waktu apabila
diperlukan dapat meminta keterangan dari Direksi dan Dewan
Pengawas.
Pasal 17
Menteri Keuangan dan atau Menteri tidak bertanggung jawab atas
segala akibat perbuatan hukum yang dilakukan Perusahaan dan tidak
bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan melebihi nilai kekayaan
Negara yang telah dipisahkan ke dalam Perusahaan, kecuali apabila :
a. Menteri Keuangan dan atau Menteri baik langsung maupun tidak
langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perusahaan
semata-mata untuk kepentingan pribadi;
b. Menteri Keuangan dan atau Menteri terlibat dalam perbuatan
melawan hukum yang dilakukan Perusahaan; atau
c. Menteri Keuangan dan atau Menteri langsung maupun tidak
langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan
Perusahaan.
Bagian …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 11 –
Bagian Ketujuh
Direksi Perusahaan
Pasal 18
(1) Kepengurusan Perusahaan dilakukan oleh Direksi.
(2) Jumlah anggota Direksi paling banyak 5 (lima) orang, dan seorang
diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
(3) Penambahan jumlah anggota Direksi melebihi jumlah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2), dilakukan dengan persetujuan Presiden.
Pasal 19
Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan
yang :
a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman
dan berkelakukan baik serta memiliki dedikasi untuk
mengembangkan usaha guna kemajuan Perusahaan.
b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan
pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau
Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu
perseroan atau PERUM dinyatakan pailit; dan
c. berkewarganegaraan Indonesia.
Pasal 20
(1) Antara anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai
derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping,
termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
(2) Jika …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 12 –
(2) Jika hubungan keluarga sebagaimana di maksud dalam ayat (1)
terjadi sesudah pengangkatan anggota Direksi, maka anggota Direksi
tersebut harus mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan
untuk dapat melanjutkan jabatanya.
(3) Permohonan kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya
hubungan keluarga.
(4) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat
melanjutkan jabatannya sampai dikeluarkannya keputusan Menteri
Keuangan bagi anggota Direksi tersebut mengenai dapat atau tidak
dapat melanjutkan jabatan.
(5) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
diberikan dalam jangka waktu paling lambat 2(dua) bulan terhitung
sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan.
(6) Dalam hal keputusan Menteri Keuangan belum dikeluarkan dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Menteri
Keuangan dianggap memberikan keputusan bahwa anggota Direksi
dapat melanjutkan jabatannya.
Pasal 21
Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap:
a. Direktur Utama atau Direktur pada Badan Usaha Milik Negara,
Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan
kepengurusan Perusahaan.
b. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga
Pemerintah Pusat atau Daerah;
c. Jabatan …
c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 13 –
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 22
(1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan
atas usul Menteri.
(2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5(lima) tahun, dan
dapat diangkat kembali.
Pasal 23
(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya
oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri
apabila berdasarkan kenyataan anggota Direksi:
a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan atau ketentuan Peraturan Pemerintah ini;
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan;
d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan
pidana kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan
kepengurusan Perusahaan.
(2) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a,huruf b dan huruf c diambil setelah yang
bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
(3) Pembelaan …
(3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 14 –
secara tertulis dan disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam
jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak anggota Direksi yang
bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Menteri Keuangan
tentang rencana pemberhentian tersebut.
(4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan
dapat melanjutkan tugasnya.
(5) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian
pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Menteri
Keuangan tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota
Direksi tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut menjadi
batal.
(6) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf d, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
(7) Kedudukan sebagai anggota Direksi berakhir dengan dikeluarkannya
keputusan pemberhentian oleh Menteri Keuangan.
Pasal 24
(1) Direksi diberi tugas dan mempunyai wewenang untuk:
a. memimpin, mengurus dan mengelola Perusahaan sesuai dengan
tujuan Perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan
daya guna dan hasil guna Perusahaan;
b. menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan;
c. mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan;
d. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengurus
Perusahaan yang telah digariskan Menteri Keuangan;
e. menetapkan kebijakan Perusahaan sesuai dengan pedoman
kegiatan oprasional yang ditetapkan Menteri;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 15 –
f. menyiapkan Rencana jangka Panjang serta Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan;
g. mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi
Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu
Perusahaan;
h. menyiapkan struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan lengkap
dengan perincian tugasnya;
i. melakukan kerjasama usaha,membentuk anak Perusahaan dan
melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan
persetujuan Menteri Keuangan;
j. mengangkut dan memberhentikan pegawai Perusahaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
k. menetapkan gaji,pensiun/jaminan hari tua dan penghasilan lain
bagi pegawai Perusahaan serta mengatur semua hal kepegawaian
lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
l. menyiapkan Laporan Tahunan dan Laporan berkala.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), Direksi berwewenang menetapkan
kebijaksanaan teknis dan non teknis sesuai dengan kebijakan
Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e.
Pasal 25 …
Pasal 25
(1) Dalam menjalankan tugas tugas Perusahaan sebagaimana dimaksud
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 16 –
dalam Pasal 24:
a. Direktur Utama dapat bertindak atas nama Direksi berdasarkan
persetujuan para anggota Direksi lainnya;
b. para Direktur berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi,
masing masing untuk bidang yang menjadi tugas dan
wewenangnya
(2) Apabila salah satu atau beberapa anggota Direksi berhalangan tetap
menjalankan pekerjaanya atau apabila jabatan itu terluang dan
penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya,
maka jabatan tersebut dipangku oleh anggota Direksi lainnya yang
ditunjuk sementara oleh Menteri Keuangan.
(3) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak
terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Menteri
Keuangan menunjuk anggota Direksi yang baru untuk memangku
jabatan yang terulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan
pekerjaannya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum
diangkat, maka sementara waktu pengurusaan Perusahaan dijalankan
oleh Dewan Pengawas.
(5) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, Direksi dapat melaksanakan sendiri
atau menyerahkan kekuasaan tersebut kepada :
a. seorang atau beberapa orang anggota Direksi; atau
b. seorang …
b. seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan baik sendiri
maupun bersama-sama; atau
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 17 –
c. orang atau badan lain;
yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut.
Pasal 26
Dalam melaksankan tugasnya Direksi wajib mencurahkan perhatian dan
pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian
tujuan Perusahaan.
Pasal 27
Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf a
tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila:
a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Perusahaan dengan
anggota Direksi yang bersangkutan;
b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang
bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.
Pasal 28
Besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 29
(1) Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan
sekali.
(2) Dalam …
(2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan
hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan sesuai dengan tugas,
kewenangan dan kewajibannya.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 18 –
(3) Keputusan rapat Direksi diambil atas dasar musyawarah untuk
mufakat.
(4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil
berdasarkan suara terbanyak.
(5) Untuk setiap rapat dibuatkan risalah rapat.
Pasal 30
(1) Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(1) huruf f, sekurang-kurang memuat:
a. evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya;
b. Posisi Perusahaan pada saat Perusahaan menyusun Rencana
jangka Panjang;
c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana jangka
Panjang;
d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja Rencana
jangka Panjang beserta keterkaitan antara unsur-unsur tersebut.
(2) Rancangan Rencana jangka Panjang yang telah ditandatangani
bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Menteri
Keuangan melalui Menteri, untuk disahkan.
(3) Pengesahan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2), dilakukan setelah dibahas bersama dengan Menteri.
Pasal 31 …
Pasal 31
(1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagimana dimaksud
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 19 –
dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f sekurang-kurangnya memuat:
a. rencana kerja Perusahaan;
b. anggaran Perusahaan;
c. proyeksi keuangan pokok Perusahaan;
d. hal-hal lain memerlukan pengesahaan oleh Menteri Keuangan.
(2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Menteri,
paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai,
untuk memperoleh pengesahan.
(3) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri Keuangan selambat-lambatnya
30(tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
(4) Dalam hal Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan belum disahkan
oleh Menteri Keuangan sebagimana dimaksud dalam ayat (2), maka
Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut dianggap sah
untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
(5) Kewenangan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
sebagimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilimpahkan oleh
Menteri Keuangan kepada Menteri.
Bagian …
Bagian Kedelapan
Dewan Pengawas
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 20 –
Pasal 32
(1) Pada Perusahaan dibentuk Dewan Pengawas.
(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas disesuaikan dengan kebutuhan
Perusahaan paling sedikit 2(dua) orang, seorang diantaranya
diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
(3) Dewan Pengawas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
menjalankan tugas untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan.
Pasal 33
Yang dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas adalah orang perorangan
yang:
a. memiliki dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen
perusahaan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk
melaksanakan tugasnya; dan
b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan
pailit atau menjadi anggota Direksi,Komisaris atau Dewan Pengawas
yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau
PERUM dinyatakan pailit.
Pasal 34
Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang
bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan.
Pasal 35 …
Pasal 35
Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat Departemen teknis
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 21 –
yang bersangkutan, Departemen Keuangan dan departemen /instansi lain
yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan atau pejabat lain
yang diusulkan Menteri.
Pasal 36
(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri
Keuangan berdasarkan usul Menteri.
(2) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan yang sama
dengan anggota Direksi dan dapat diangkat kembali.
(3) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya
dengan pengangkatan anggota Direksi.
Pasal 37
(1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa
jabatannya oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan
Menteri, apabila berdasarkan kenyataan anggota Dewan Pengawas:
a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan atau
ketentuan Peraturan Pemerintah ini;
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan;atau
d. dipidana …
d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan
pidana kejahatan dan atau kesalahan yang berkaitan dengan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 22 –
tugasnya melaksanakan pengawasan dalam Perusahaan.
(2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a,huruf b dan huruf c, diambil setelah yang bersangkutan diberi
kesempatan membela diri.
(3) Pembelaan dir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan
secara tertulis dan disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam
jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan
Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Menteri
Keuangan tentang rencana pemberhentian tersebut.
(4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) masih dalam proses, maka anggota Dewan Pengawas yang
bersangkutan dapat menjalankan tugasnya.
(5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal
penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
Menteri Keuangan tidak memberikan keputusan pemberhentian
anggota Dewan Pengawas tersebut, maka rencana pemberhentian
tersebut menjadi batal.
(6) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf d, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
(7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan
dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Menteri Keuangan.
Pasal 38
(1) Dewan Pengawas bertugas untuk:
a. melaksanakan …
a. melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang
dilakukan oleh Direksi;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 23 –
b. memberi nasehat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan
pengurusan Perusahaan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a termasuk
pengawasan terhadap pelaksanaan:
a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
b. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;
c. Kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan pedoman
yang disusun oleh Menteri;
d. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 39
Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban:
a. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Keuangan dan
Menteri mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang
diusulkan Direksi;
b. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan
pendapat dan saran kepada Menteri Keuangan dan Menteri mengenai
setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan;
c. melaporkan dengan segera kepada Menteri Keuangan dan Menteri
apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;
d. memberikan nasehat kepada Direksi dalam melaksanakan
pengurusan Perusahaan.
Pasal 40 …
Pasal 40
Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Pengawas
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 24 –
mempunyai wewenang sebagai berikut:
a. melihat buku-buku,surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya,
memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan
Perusahaan;
b. memasuki perkarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh
Perusahaan;
c. meminta penjelasaan dari Direksi dan atau pejabat lainya mengenai
segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
d. meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan
Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Pengawasan Perusahaan;
e. menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan
terhadap hal-hal yang dibicarakan;
f. berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini,memberikan
persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan
hukum tertentu;
g. berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini atau keputusan
Rapat Pembahasan Bersama melakukan tindakan pengurusan
Perusahaan dalam hal Direksi tidak ada; dan
h. memberhentikan sementara Direksi, dengan menyebutkan alasanya.
Pasal 41
Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas
Menteri Keuangan dapat mengangkat seorang Sekertaris Dewan
Pengawas atas beban Perusahaan.
Pasal 42 …
Pasal 42
Jika dianggap perlu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 25 –
dapat memperoleh bantuan tenaga ahli yang diikat dengan kontrak untuk
waktu tertentu atas beban Perusahaan.
Pasal 43
Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan
Pengawas dibebankan kepada Perusahaan dan secara jelas dimuat dalam
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
Pasal 44
(1) Rapat Dewan Pengawas diselenggarakan sekurang-kurangnya 3
(tiga) bulan sekali.
(2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibicarakan
hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan sesuai dengan tugas,
kewenangan dan kewajiban Dewan Pengawas.
(3) Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil atas dasar musyawarah
untuk mufakat.
(4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, keputusan diambil
berdasarkan suara terbanyak.
(5) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.
Bagian …
Bagian Kesembilan
Penetapan Tarif
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 26 –
Pasal 45
Besar iuran pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana
pengairan ditetapkan Menteri atas usul Direksi.
Bagian Kesepuluh
Satuan Pengawasan Intern
Pasal 46
(1) Satuan Pengawasan Intern melaksanakan pengawasan intern
keuangan dan operasional Perusahaan.
(2) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada
Direktur Utama.
Pasal 47
Satuan Pengawasan Intern bertugas:
a membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern
keuangan dan operasional Perusahaan, menilai pengendalian,
pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perusahaan serta memberikan
saran-saran perbaikannya;
b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil
pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud
dalam huruf a kepada Direksi.
Pasal 48 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 27 –
Pasal 48
Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah
yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap
laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.
Pasal 49
Atas permintaan tertulis Dewan Pengawas, Direksi memberikan
keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan
Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b.
Pasal 50
Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Pengawasan Intern wajib menjaga
kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya dalam
Perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
Bagian Kesebelas
Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Pasal 51
Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim,kecuali jika ditetapkan
lain oleh Menteri Keuangan.
Pasal 52
Perhitungan Tahunan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
yang berlaku.
Pasal 53 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 28 –
Pasal 53
Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup,
Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan sebagimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (1) huruf 1 kepada Menteri Keuangan dan Menteri,
yang memuat sekurang-kurangnya:
a. Perhitungan Tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang
baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang
bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
b. Laporan mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan serta hasil yang
telah dicapai;
c. Kegiatan utama Perusahaan dan perubahan selama tahun buku;
d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi
kegiatan Perusahaan;
e. nama anggota Direksi dan Dewan Pengawas; dan
f. gaji dan tunjanggan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas.
Pasal 54
(1) Laporan Tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan
Dewan Pengawas serta disampaikan kepada Menteri Keuangan dan
Menteri.
(2) Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak
menandatangani Laporan Tahunan sebagimana dimaksud dalam ayat
(1), harus disebutkan alasanya secara tertulis.
Pasal 55 …
Pasal 55
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 29 –
(1) Perhitungan Tahunan disampaikan oleh Direksi kepada Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk diperiksa.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan
oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pengawas Keuangan
dan Pembangunan dengan ketentuan bahwa hasil pemeriksaannya
disetujui oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
(3) Apabila Perusahaan mengerahkan dana masyarakat,pemeriksaan
Perhitungan Tahunan dilakukan oleh Akuntan Publik.
(4) Laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan
Pembagunan atau Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1),ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh Direksi
kepada Menteri Keuangan, untuk disahkan.
(5) Perhitungan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
diumumkan dalam surat kabar harian.
Pasal 56
(1) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4)
membebaskan Direksi dari tanggung jawab terhadap segala
sesuatunya yang termuat dalam Perhitungan Tahunan tersebut.
(2) ………………
Pasal 60
Bagi Perusahaan tidak berlaku segala ketentuan eselonisasi jabatan yang
berlaku bagi Pegawai Negeri.
Bagian …
Bagian Ketigabelas
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 30 –
Penggunaan Laba
Pasal 61
1) Setiap tahun buku, Perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu
dari laba bersih untuk cadangan tujuan, penyusutan dan pengurangan
lainnya yang wajar.
(2) Empat puluh lima persen (45%) dari sisa penyisihan laba bersih
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipakai untuk:
a. cadangan umum yang dilakukan sampai cadangan mencapai
sekurang-kurangnya 2 (dua) kali lipat dari modal yang
ditempatkan;
b. sosial dan pendidikan;
c. jasa produksi;
d. sumbangan dana pensiun; dan
e. sokongan dan sumbangan ganti rugi.
(3) Penetapan persentase pembagian laba bersih Perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh
Menteri Keuangan.
Pasal 62
(1) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 disetorkan sebagai Dana Pembangunan
Semesta.
(2) Dana …
(2) Dana Pembangunan Semesta yang menjadi hak Negara wajib
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 31 –
disetorkan ke Bendahara Umum Negara segera setelah Perhitungan
Tahunan disahkan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah ini.
Bagian Keempatbelas
Ketentuan lain-lain
Pasal 63
Tata cara penjualan, pemindahtanganan atau pembebanan atas aktiva
tetap Perusahaan serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang
dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun serta tidak
menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan
persediaan barang oleh Perusahaan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Pasal 64
Pengadaan barang dan jasa Perusahaan yang menggunakan dana
langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.
Pasal 65
(1) Selain organ Perusahaan, pihak lain manapun dilarang turut
mencampuri pengurusan Perusahaan.
(2) Organ …
(2) Organ Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 32 –
Direksi dan Dewan Pengawas.
(3) Departemen/instansi Pemerintah tidak dibenarkan membebani
Perusahaan dengan segala bentuk pengeluaran.
(4) Perusahaan tidak dibenarkan membiayai keperluan pengeluaran
Departemen/instansi Pemerintah.
Pasal 66
(1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri
agar Perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Menteri
Keuangan.
(2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi
dan kekayaan Perusahaan tidak cukup untuk menutup kerugian
akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara
tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
(3) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan
kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara
tanggung renteng atas kerugian tersebut.
Pasal 67
(1) Anggota Direksi dan semua pegawai Perusahaan yang karena
tindakan-tindakan melawan hukum menimbulkan kerugian bagi
Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
(2) Ketentuan …
(2) Ketentuan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap
anggota Direksi diatur oleh Menteri Keuangan, sedangkan terhadap
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 33 –
pegawai Perusahaan diatur oleh Direksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 68
Semua surat dan surat berharga yang termasuk kelompok pembukuan
dan administrasi Perusahaan disimpan ditempat Perusahaan atau tempat
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 69
(1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likuidaturnya ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi,menjadi
milik Negara.
(3) Likuidatur mempertanggungjawabkan pelaksanaan likuidasi kepada
Menteri Keuangan.
(4) Menteri Keuangan memberi pembebasan tanggung jawab terhadap
pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikan likuidatur.
BAB IV …
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 34 –
Pasal 70
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan
pelaksanaan yang telah ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990, masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan baru
yang ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 72
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 35 –
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd,
BACHARUDDIN JUSUF
HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MULADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 202

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close