Peraturan Pemerintah

SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERAWATAN TAHANAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 1999

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 1999
TENTANG
SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN WEWENANG,
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERAWATAN TAHANAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2)
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat-syarat dan Tata Cara
pelaksanaan Wewenang, Tugas dan tanggung Jawab Perawatan
Tahanan;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3614);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SYARAT-SYARAT DAN
TATA CARA PELAKSANAAN WEWENANG, TUGAS DAN
TANGGUNG JAWAB PERAWATAN TAHANAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
1. Perawatan tahanan adalah proses pelayanan tahanan yang
dilaksanakan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran
tahanan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN).
2. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam
RUTAN/Cabang RUTAN.
3. Petugas RUTAN/cabang RUTAN adalah Petugas Pemasyarakatan
yang diberi tugas untuk melakukan perawatan tahanan di
RUTAN/Cabang RUTAN.
4. Menteri adalah Menteri yang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya
meliputi bidang perawatan tahanan.
BAB II
WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 2
(1)Wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan di
RUTAN/Cabang RUTAN ada pada Menteri dan dilaksanakan oleh
Kepala RUTAN/Cabang RUTAN.
(2) Dalam hal Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tertentu ditetapkan
oleh Menteri sebagai RUTAN, maka wewenang, tugas dan tanggung
jawab perawatan tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilaksanakan, oleh Kepala LAPAS/Cabang LAPAS yang
bersangkutan.
(3) Dalam hal tahanan yang ditempatkan di tempat tertentu yang belum
ditetapkan sebagai Cabang RUTAN, maka wewenang, tugas dan
tanggung jawab perawatan tahanan ada pada Menteri dan
dilaksanakan oleh pejabat yang memerintahkan penahanan.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 3 –
Pasal 3
Pejabat yang melaksanakan perawatan tahanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 berwenang :
a. melakukan penerimaan, pendaftaran, penempatan dan pengeluaran
tahanan;
b. mengatur tata tertib dan pengamanan RUTAN/Cabang RUTAN;
c. melakukan pelayanan dan pengawasan;
d. menjatuhkan dan memberikan hukuman disiplin bagi tahanan yang
melanggar Peraturan Tata Tertib.
Pasal 4
(1) Kepala RUTAN/cabang RUTAN, kepala LAPAS/Cabang LAPAS
dan pejabat yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) beserta petugas
RUTAN/Cabang RUTAN, LAPAS/Cabang LAPAS dan tempat
penahanan tertentu bertugas :
a. melaksanakan program perawatan;
b. menjaga agar tahanan tidak melarikan diri; dan
c. membantu kelancaran proses penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di Pengadilan.
(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan
tugasnya wajib memperhatikan :
a. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
b. asas praduga tak bersalah; dan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 4 –
c. asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan,
pendidikan dan pembimbingan, penghormatan harkat dan
martabat manusia, terjaminnya hak tahanan untuk tetap
berhubungan dengan keluarganya atau orang tertentu, serta
hak-hak lain yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan.
BAB III
PERAWATAN TAHANAN
Bagian Pertama
Penerimaan
Pasal 5
(1) Setiap penerimaan tahanan di RUTAN/Cabang RUTAN,
LAPAS/Cabang LAPAS atau tempat tertentu wajib :
a. didaftar;
b. dilengkapi surat penahanan yang sah yang dikeluarkan oleh
pejabat yang beratanggung jawab secara yuridis atas tahanan
yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
(2) Penerimaan tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku
bagi tahanan sipil.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 5 –
Bagian Kedua
Pendaftaran
Pasal 6
(1) pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a
meliputi :
a. pencatatan;
1) surat perintah atau surat penetapan penahanan;
2) jati diri;
3) barang dan uang yang dibawa.
b. pemeriksaan kesehatan;
c. pembuatan pasphoto;
d. pengambilan sidik jari; dan
e. pembuatan Berita Acara Serah Terima Tahanan.
(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus
dilakukan dalam buku register yang disediakan sesuai dengan tingkat
pemeriksaannya.
Bagian Ketiga
Penempatan
Pasal 7
Penempatan tahanan ditentukan berdasarkan penggolongan :
a. umur;
b. jenis kelamin;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 6 –
c. jenis tindak pidana;
d. tingkat pemeriksaan perkara; atau
e. untuk kepentingan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan.
Bagian Keempat
Tata Cara penerimaan, Pendaftaran dan Penempatan
Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai taat cara penerimaan, pendaftaran dan
penempatan tahanan di RUTAN/Cabang RUTAN, LAPAS/Cabang
LAPAS dan tempat tertentu diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Menteri.
Bagian Kelima
Program Perawatan
Pasal 9
Perawatan tahanan meliputi perawatan jasmanai dan rohani yang
dilaksanakan berdasarkan program perawatan.
Pasal 10
(1) Program perawatan bagi tahanan harus sesuai dengan bakat, minat,
dan bermanfaat bagi tahanan dan masyarakat.
(2) Program perawatan bagi tahanan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh)
jamn sehari.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 7 –
(3) Program perawatan tahanan diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Menteri.
BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN
Bagian Pertama
Hak tahanan
Paragraf 1
Ibadah
Pasal 11
(1) Setiap tahanan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama
dan kepercayaannya masing-masing di dalam RUTAN/cabang
RUTAN dan LAPAS/Cabang LAPAS.
(2) Bagi tahanan dalam RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang
LAPAS, pelaksanaan ibadah dilakukan di dalam kamar blok
masing-masing.
(3) Dalam hal tertentu tahanan dapat melaksanakan ibadah
bersama-sama di tempat ibadah yang ada dalam RUTAN/Cabang
RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.
Pasal 12
(1) Setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS
ditempatkan petugas pembinaan keagamaan.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 8 –
(2) Penempatan petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
disesuaikan dengan keperluan tiap-tiap RUTAN/Cabang RUTAN
atau LAPAS/Cabang LAPAS yang berdasar atas pertimbangan
Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.
(3) Apabila petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dari
lingkungan RUTAN tidak mencukupi, maka petugas dapat
didatangkan dari luar RUTAN/Cabang RUTAN atau
LAPAS/Cabang LAPAS yang telah mendapat persetujuan dari
Departemen Agama.
Pasal 13
Sarana dan prasarana peribadatan disediakan oleh RUTAN/cabang
RUTAN atau LAPAS/cabang LAPAS.
Paragraf 2
Perawatan Jasmani dan Rohani
Pasal 14
Setiap tahanan berhak mendapatkan perawatan rohani dan perawatan
jasmani.
Pasal 15
(1) Perawatan rohani dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan
rohani kepada tahanan.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 9 –
(2) Penyuluhan rohani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa
ceramah, penyuluhan dan pendidikan agama.
Pasal 16
(1) Perawatan jasmani dilaksanakan dengan memberikan kegiatan olah
raga.
(2) Kegiatan olah raga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa
olah raga perorangan, permainan dan sejenisnya yang bertujuan
untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan dan kesegaran fisik.
Pasal 17
Jadwal dan materi perawatan rohani dan perawatan jasmani
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 ditetapkan oleh
Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/cabang LAPAS secara
berkala sesuai dengan keperluan.
Pasal 18
Sarana dan prasarana perawatan rohani dan jasmani disediakan oleh
RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/cabang LAPAS.
Pasal 19
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan pasal
16 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
Paragraf 3
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 10 –
Pendidikan dan Pengajaran
Pasal 20
(1) Bagi tahanan dapat diberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan
pengajaran.
(2) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi tahanan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
a. penyuluhan hukum;
b. kesadaran berbangsa dan bernegara; dan
c. lainnya sesuai dengan program perawatan tahanan.
Paragraf 4
Pelayanan Kesehatan dan makanan
Pasal 21
(1) Setiap tahanan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
(2) Pada setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS
disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan ditempatkan
sekurang-kurangnya seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya.
(3) Dalam hal RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS
belum ada tenaga dokter atau tenaga kesehatan lainnya, maka
pelayanan kesehatan dapat minta bantuan kepada rumah sakit atau
Puskesmas terdekat.
Pasal 22
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 11 –
(1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter RUTAN/Cabang
RUTAN atau LAPAS/cabang LAPAS.
(2) Dalam hal dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan
oleh tenaga kesehatan lainnya.
Pasal 23
(1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.
(2) Dalam hal ada keluhan mengenai kesehatan, maka dokter atau tenaga
kesehatan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS
wajib melakukan pemeriksaan terhadap tahanan.
(3) Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau
yang membahayakan, maka tahanan tersebut wajib dirawat secara
khusus.
(4) Perawatan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 24
(1) Dalam hal tahanan yang sakit memerlukan perawatan lebih lanjut,
maka dokter atau tenaga kesehatan RUTAN/Cabang RUTAN atau
LAPAS/Cabang LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala
RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS agar
pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit di luar
RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.
(2) Pelayanann kesehatan di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 12 –
ayat (1) harus mendapat izin dari instansi yang menahan dan kepala
RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.
(3) Dalam hal keadaan darurat, Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau
LAPAS/Cabang LAPAS dapat mengirim tahanan yang sakit ke
rumah sakit tanpa izin instansi yang menahan terlebih dahulu.
(4) Dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, petugas
pemasyarakatan memberitahukan pengiriman tahanan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) kepada instansi yang menahan.
(5) Tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa dan
dirawat di rumah sakit harus dikawal oleh petugas kepolisian.
(6) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit dibebankan kepada
Negara.
Pasal 25
(1) Dalam hal ada tahanan yang meninggal dunia karena sakit, maka
Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS
segera memberitahukan kepada pejabat instansi yang menahan dan
keluarga tahanan yang meninggal, kemudian dimintakan surat
keterangan kematian dari dokter serta dibuatkan berita acara.
(2) Apabila penyebab meninggalnya tidak wajar, maka Kepala
RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS segera
melapor kepada kepolisian setempat guna penyelidikan dan
penyelesaian visum et repertum dari dokter yang berwenang dan
memberitahukan kepada pejabat instansi yang menahan serta
keluarga dari tahanan yang meninggal.
Pasal 26
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 13 –
(1) Jenazah tahanan yang tidak diambil keluarganya dalam waktu 2 x 24
(dua kali dua puluh empat) jam sejak meninggal dunia, dan telah
diberitahukan secara layak kepada keluarga atau ahli warisnya, maka
penguburannya dilaksanakan oleh RUTAN/Cabang RUTAN atau
LAPAS/Cabang LAPAS dengan dibuatkan berita acara.
(2) Pengurusan jenazah dan pemakamannya harus diselenggarakan
secara layak menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
(3) Segala biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditanggung oleh negara.
Pasal 27
(1) Barang-barang milik tahanan yang meninggal dunia, harus segera
diserahkan kepada keluarga atau ahli warisnya dengan dibuatkan
Berita Acara Penyerahan.
(2) Apabila barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam
tenggang waktu 6 (enam) bulan tidak ada yang menerima, maka
barang tersebut menjadi milik negara atau dimusnahkan.
(3) Dalam hal barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
mengandung bibit penyakit yang berbahaya, segera
dimusnahkan.dengan dibuat berita acara.
Pasal 28
(1) Setiap tahanan berhak mendapatkan makanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Tahanan warga negara asing, diberikan makanan yang sama seperti
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 14 –
tahanan yang lainnya, kecuali atas petunjuk dokter dapat diberikan
makanan jenis lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya yang
harganya tidak melampaui harga makanan seorang sehari.
(3) Setiap tahanan yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapat
makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
(4) Anak dari tahanan wanita yang dibawa ke dalam RUTAN/Cabang
RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS diberi makanan dan makanan
tambahan sesuai dengan petunjuk dokter paling lama sampai anak
berumur 2 (dua) tahun.
(5) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah berumur
2 (dua) tahun harus diserahkan kepada bapak atau sanak
keluarganya, atau pihak lain atas persetujuan ibunya.
Pasal 29
(1) Petugas RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS
yang mengelola makanan bertanggung jawab atas :
a. kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan
makanan dan gizi;
b. pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan; dan
c. pemeliharaan peralatan makanan dan peralatan masak.
(2) Ketentuan mengenai pengelolaan makanan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Menteri.
Pasal 30
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 15 –
(1) Setiap tahanan dapat menerima makanan dan atau minuman dari
keluarganya atau pihak lain setelah mendapat izin dari petugas
Satuan Pengamanan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang
LAPAS.
(2) Makanan dan atau minuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
sebelum diserahkan kepada tahanan, harus diperiksa terlebih dahulu
oleh Petugas.
Pasal 31
Setiap tahanan yang berpuasa diberikan makanan dan atau minuman
tambahan.
Pasal 32
Setiap orang dilarang memberikan makanan dan atau minuman kepada
tahanan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan dan
ketertiban.
Pasal 33
Mutu dan jumlah bahan makanan untuk kebutuhan tahanan harus sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 5
Keluhan
Pasal 34
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 16 –
(1) Setiap tahanan berhak menyampaikan keluhan tentang perlakuan
pelayanan petugas atau sesama tahanan kepada Kepala
RUTAN/Cabang RUTAN atau Kepala LAPAS/Cabang LAPAS.
(2) Keluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan apabila
perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu dalam
mengikuti program-program perawatan, pelayanan, keamanan, dan
ketertiban.
(3) Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis dengan tetap
memperhatikan tata tertib RUTAN/Cabang RUTAN atau
LAPAS/Cabang LAPAS.
(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian
keluhan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
Paragraf 6
Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa
Pasal 35
(1) Setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS
menyediakan bahan bacaan atau media massa lainnya.
(2) Bahan bacaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai
dengan program perawatan tahanan dan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Jadwal pelayanan dan tata cara peminjaman bahan bacaan ditetapkan
oleh Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang
LAPAS.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 17 –
Pasal 36
Dalam hal tahanan membawa sendiri atau memperoleh dari orang lain
bahan bacaan atau media massa elektronika, harus mendapat izin
terlebih dahulu dari Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau
LAPAS/Cabang LAPAS.
Paragraf 7
Kunjungan
Pasal 37
(1) Setiap tahanan berhak menerima kunjungan dari :
a. keluarga dan atau sahabat;
b. dokter pribadi;
c. rohaniwan;
d. penasihat hukum;
e. guru; dan
f. pengurus dan atau anggota organisasi sosial kemasyarakatan.
(2) Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dicatat
dalam daftar kunjungan.
(3) Setiap pengunjung harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang
menahan.
Pasal 38
(1) Setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS
menyediakan sekurang-kurangnya (1) satu ruangan untuk menerima
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 18 –
kunjungan.
(2) Dalam ruangan kunjungan untuk pensihat hukum, disediakan alat
tulis dan pembicaraan mereka tidak boleh didengar siapapun, tetapi
harus diawasi oleh Petugas.
Pasal 39
(1) Petugas jaga tahanan berwenang :
a. memeriksa dan meneliti surat izin kunjungan dari pejabat yang
berwenang menahan; dan
b. memeriksa dan atau menggeledah pengunjung termasuk
barang-barang bawaannya.
(2) Dalam hal ditemukan surat izin atau surat keterangan palsu atau
adanya barang-barang bawaan yang dilarang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka pengunjung sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh mengunjungi tahanan, serta
diproses lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 40
Penyidik, penuntut umum, hakim, dan pejabat terkait lainnya, karena
jabatannya dapat mengunjungi tahanan dalam daerah hukumnya dengan
menunjukkan surat tugas.
Paragraf 8
Hak-hak Lain
Pasal 41
(1) Tahanan tetap mempunyai hak-hak politik dan hak-hak keperdataan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 19 –
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Menteri.
Bagian Kedua
Kewajiban Tahanan
Pasal 42
Tahanan wajib :
a. mengikuti program perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
dan Pasal 10;
b. mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama
dan kepercayaannya masing-masing; dan
c. mematuhi tata tertib RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang
LAPAS selama mengikuti program perawatan.
BAB V
KEAMANAN DAN KETERTIBAN
Pasal 43
Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS
bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di RUTAN/Cabang
RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang dipimpinnya.
Pasal 44
(1) Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS
berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan
humuman disiplin terhadap tahanan yang melanggar peraturan
keamanan dan ketertiban di lingkungan RUTAN/Cabang RUTAN
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 20 –
atau LAPAS/Cabang LAPAS yang dipimpinnya.
(2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berupa:
a. tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari; dan
b. menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu
tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Apabila tahanan yang bersangkutan mengulangi kembali
pelanggaran tata tertib RUTAN/Cabang RUTAN atau
LAPAS/Cabang LAPAS, maka dapat dikenakan tutupan sunyi
selama 2 x 6 (dua kali enam) hari.
Pasal 45
Tahanan dapat dikeluarkan sementara dari RUTAN/Cabang RUTAN
atau LAPAS/Cabang LAPAS untuk keperluan :
a. rekonstruksi;
b. penyerahan berkas perkara dan barang bukti;
c. persidangan;
d. perawatan kesehatan; dan
e. Hal-hal luar biasa atas ijin dari pejabat yang bertanggung jawab
secara yuridis.
Pasal 46
Tahanan dapat dipindahkan dari RUTAN/Cabang RUTAN atau
LAPAS/Cabang LAPAS ke RUTAN/Cabang RUTAN atau
LAPAS/Cabang LAPAS lain dengan alasan untuk kepentingan :
a. keamanan dan ketertiban; atau
b. pemeriksaan perkara di wilayah Pengadilan lain.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 21 –
Pasal 47
Ketentuan mengenai keamanan dan ketertiban RUTAN/Cabang
RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Menteri.
BAB VI
BERAKHIRNYA MASA PERAWATAN TAHANAN
Pasal 48
(1) Perawatan tahanan berakhir karena :
a. adanya putusan hakim yang membebaskan atau melepaskan
terdakwa dari segala tuntutan hukum;
b. adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan
terhadap terdakwa telah dieksekusi untuk menjalani pidana di
LAPAS;
c. masa penahanan atau perpanjangan penahanannya telah habis;
atau
d. meninggal dunia.
(2) Tahanan yang telah berakhir masa perawatannya sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) wajib :
a. dikeluarkan dari RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang
LAPAS;
b. dicatat dalam buku register; dan
c. diambil sidik jarinya.
(3) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi :
a. putusan hakim yang membebaskan atau melepaskan terdakwa,
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 22 –
putusan hakim yang menjatuhkan pidana, dan terdakwa
diperintahkan menjalani pidana, keputusan Kepala
RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang
membebaskan terdakwa atau surat keterangan kematian yang
dibuat oleh dokter;
b. jati diri; dan
c. berita acara.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 49
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan
pelaksanaan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan
wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang
baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50
Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 23 –
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MULADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 112
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 1999
TENTANG
SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN WEWENANG,
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERAWATAN TAHANAN
UMUM
Penahanan atas diri pelaku tindak pidana pada dasarnya merupakan suatu perampasan hak
untuk hidup secara bebas yang dimiliki oleh seseorang.
Setiap penahanan dilaksanakan berdasarkan asas praduga tak bersalah, yang secara tegas
dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana.
Penempatan tahanan di RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS di tempat
tertentu merupakan rangkaian proses pemidanaan yang diawali dengan proses penyidikan,
seterusnya dilanjutkan dengan proses peruntutan dan pemeriksaan perkara di Sidang
Pengadilan serta pelaksanaan putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan. Proses
pemidanaan tersebut dilaksanakan secara terpadu dalam Integrated Criminal Justice
System.
Perawatan tahanan di RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS atau
ditempat tertentu bertujuan antara lain untuk :
1. memperlancar proses pemeriksaan baik pada tahap penyidikan maupun pada tahap
peruntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan;
2. melindungi kepentingan masyarakat dari pengulangan tindak kejahatan yang
dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang bersangkutan; atau
3. melindungi si pelaku tindak pidana dari ancaman yang mungkin akan dilakukan oleh
keluarga korban atau kelompok tertentu yang terkait dengan tindak pidana yang
dilakukan.
Tahanan selama ditahan di RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS atau
di tempat tertentu tetap memiliki hak baik yang sudah diatur dalam Undang-undang
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun hak
politik serta hak keperdataan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Hak tahanan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditekankan pada hak kodrati
yang dimiliki oleh setiap orang dan pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan
statusnya sebagai tahanan dan satu-satu hak yang hilang adalah hak untuk hidup bebas.
Oleh karena itu perawatan tahanan harus dilakukan sesuai dengan program perawatan
tahanan dengan memperhatikan tingkat proses pemeriksaan perkara.
Kewajiban tahanan untuk secara tertib mengikuti program perawatan adalah bersifat
fakultatif yang tidak bersifat memaksa. Kewajiban tersebut semata-mata untuk
memberikan manfaat yang menguntungkan bagi dirinya dengan mengikuti berbagai
kegiatan sehingga perasaan stres, bosan dan putus asa dapat dilalui secara baik.
Program perawatan tahanan akan berakhir dengan sendirinya apabila tahanan yang
bersangkutan telah mendapat keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap. Sedangkan bagi tersangka yang dijatuhi pidana, pembinaan lebih
lanjut akan diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan sebagai proses akhir dari sistem
pemidanaan.
Dengan adanya berbagai tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat penahanan dan
tempat tersebut belum ditetapkan sebagai Rumah Tahanan Negara, maka agar perawatan
tahanan tidak diterlantarkan, maka pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab
perawatan tahanan dalam Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan oleh pejabat yang
memerintahkan penahahan. Apabila tahanan yang bersangkutan diserahkan ke Rumah
Tahanan Negara, maka tanggung jawab perawatannya ada pada Kepala Rumah Tahanan
Negara dan tanggung jawab yuridisnya ada pada pejabat yang memerintahkan penahanan.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 3 –
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “tempat tertentu” adalah Karantina Imigrasi, tempat
tahanan yang ada dilingkungan Kepolisian, Kejaksaan, serta Bea dan Cukai, dan
lain-lain tempat yang dipergunakan sebagai tempat penahanan yang belum
ditetapkan sebagai Cabang RUTAN.
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “tingkat pemeriksaan” adalah tingkat penyidikan,
penuntutan, pemeriksaan banding dan kasasi.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 4 –
Pasal 7
Yang dimaksud dengan “kepentingan tertentu” adalah yang berhubungan dengan
keperluan penanganan secara khusus, misalnya terhadap pemakai narkotik,
tahanan yang diperkirakan mempunyai kelainan jiwa, tahanan kebangsaan asing
dan lain-lain yang memerlukan penanganan secara khusus.
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Yang dimaksud dengan program perawatan adalah rencana kegiatan pembinaan
tahanan sebagai upaya untuk memperlancar proses pemeriksaan dalam semua
tingkat pemeriksaan dan untuk mempersiapkan pembinaan lebih lanjut di LAPAS
apabila tahanan yang bersangkutan menjalani pidana di LAPAS.
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan hal tertentu adalah ibadah yang dilakukan secara bersama
seperti: kebaktian, sholat Jum’at, sholat tarawih dan ibadah hari raya agama,
misalnya: Sholat Idul Fitri, Natal dan sebagainya.
Pasal 12
Cukup jelas
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 5 –
Pasal 13
Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana peribadatan” adalah tempat dan
peralatan ibadah.
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana perawatan rohani” adalah
perlengkapan baik berupa tempat maupun buku-buku keagamaan serta bacaan
yang dapat di pergunakan untuk pembinaan moral atau akhlak.
Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana perawatan jasmani” adalah tempat
dan alat olah raga.
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 6 –
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan lainnya” antara lain perawat atau bidan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan tertentu” adalah pelayanan
kesehatan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “dirawat secara khusus” adalah dengan menempatkan
ditempat tertentu untuk mencegah penularan kepada tahanan yang lain atau
menempatkan di rumah sakit dengan suatu pengawalan oleh petugas kepolisian.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 7 –
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
penempatan anak tahanan wanita di RUTAN atau LAPAS sampai mencapai umur
2 tahun dimaksudkan adalah agar anak yang bersangkutan kepentingannya
terlindungi karena pada umur tersebut ia benar-benar membutuhkan kasih
sayang ibunya.
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 8 –
Pasal 31
Yang dimaksud dengan “berpuasa” adalah puasa yang hukumnya wajib dalam
agama.
Pasal 32
Yang dimaksud dengan “makan dan minum yang dapat menimbulkan gangguan
kesehatan, keamanan dan ketertiban” adalah makanan yang sudah lampau waktu,
mengandung penyakit atau beracun, minuman keras serta obat-obat yang terlarang.
Pasal 33
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah
peraturan yang ditetapkan oleh Menteri yang bidang tugasnya meliputi bidang
kesehatan.
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “keluhan yang dapat mengganggu” adalah termasuk
pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan haknya sebagai tahanan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 9 –
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Ruangan kunjungan tempat penasihat hukum dapat juga digunakan oleh pejabat
penyidik dan penuntut umum yang memerlukan penyidikan/pemeriksaan
tambahan.
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “diproses lebih lanjut” adalah dilakukan penyidikan dan
pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengunjung yang bersangkutan
berdasarkan KUHAP.
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan hak politik adalah hak untuk memilih, sedangkan yang
dimaksud hak keperdataan adalah umpamanya hak menerima warisan, menjadi
wali dalam perkawinan dan lain-lain.
Ayat (2)
Cukup jelas
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 10 –
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “meniadakan hak tertentu” adalah misalnya menerima
kunjungan keluarga atau orang tertentu.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 45
Yang dimaksud dengan “hal-hal luar biasa” adalah umpamanya, menengok
keluarga yang sakit keras atau meninggal, menjadi wali dalam upacara pernikahan,
pembagian warisan dan lain-lain yang mengharuskan tahanan yang bersangkutan
untuk hadir.
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 11 –
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3858

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close