Peraturan Pemerintah

TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMERIKSA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 1999

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 1999
TENTANG
TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMERIKSA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2)
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemantauan dan
Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS DAN
WEWENANG KOMISI PEMERIKSA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
1. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui
pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemeriksa di bisang teknis
administratif.
2. Evaluasi adalah kegiatan untuk membandingkan antara perencanaan
kegiatan yang telah ditetapkan dan hasil yang dicapai.
3. Komisi Pemeriksa adalah Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme.
4. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 28 tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme.
Pasal 2
Pemantauan dan evaluasi terhadap Komisi Pemeriksa yang dilakukan
oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat bertujuan untuk
meningkatkan kinerja Komisi Pemeriksa dengan cara mengetahui dan
memperoleh informasi di bidang keuangan, personalia, sarana dan
prasarana, dan hasil kerja.
Pasal 3
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
dilakukan dengan tetap memperhatikan independensi atau kemandirian
Komisi Pemeriksa.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 3 –
BAB II
TATA CARA PEMANTAUAN
Pasal 4
Presiden dan Dewan Perwakailan Rakyat melakukan pemantauan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan cara:
a. meminta laporan tertulis setiap 6 (enam) bulan;
b. meminta laporan insindentil dalam hal tertentu;
c. melakukan rapat kerja.
Pasal 5
Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a disampaikan
kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakayat berdasarkan tahun
anggaran.
Pasal 6
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disusun, baik atas
permintaan Presiden atau Dewan Perwakilan Rakayat maupun atas
inisiatif Komisi Pemeriksa.
Pasal 7
Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan
sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 4 –
Pasal 8
Bentuk dan isi laporan sebagaimaan dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan
huruf b ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemeriksa.
BAB III
TATAT CARA EVLUASI
Pasal 9
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan evaluasi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dengan cara:
a. meminta rencana kerja tahunan Komisi Pemeriksa;
b. meminta hasil pelaksanaan tugas;
c. melakukan perbandingan antara perencanaan dan hasil kerja yang
dicapai.
Pasal 10
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat digunakan
oleh Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pertimbangan
dalam meningkatkan kinerja Komisi Pemiriksa.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 20 Nopember
1999.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 5 –
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDOENSIA,
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDOENSIA,
ttd.
MULADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDOENSIA TAHUN 1999 NOMOR 128
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESAI
NOMOR 67 TAHUN 1999
TENTANG
TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMERIKSA
1. UMUM
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Pasal 19 ayat (2)
menegasakan bahwa tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang
Komisi Pemeriksa perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Hal tersebut
dimaksudkan meningkatkan kinerja Komisi Pemeriksa dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya sebagai pemeriksa kekayaan Penyelenggara Negara untuk mewujudkan
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan Presiden selaku Kepala Negara dan
Dewan Perwakilan Rakyat oleh karena pengangkatan Anggota Komisi Pemeriksa
dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Bertitik tolak dari hal tersebut, maka untuk menjamin independensi atau
kemandirian dari Komisi Pemeriksa, pemantauan dana evaluasi yang dilakukan oleh
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat hanya bersifat administratif di bidang keuangan,
personalia, sarana dan prasarana, dan hasil kerja.
Dalam Peraturan pemerintah ini diatur mengenai tata cara pemantauan yang
dilakukan dengan meminta laporan tertulis setiap 6 (enam) bulan, meminta laporan
insidentil, dan melakukan rapat kerja. Sedangkan tata cara evaluasi dilakukan dengan
meminta rencana kerja tahunan Komisi Pemeriksa, hasil pelaksanaan tugas, dan
melakukan perbandingan antara perencanaan dan hasil kerja yang dicapai.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Yang dimaksud dengan “tetap memperhatikan independensi atau kemandirian dari
Komisi Pemeriksa” adalah bahwa Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak
melakukan intervensi terhadap proses dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
Komisi Pemeriksa.
Pasal 4
Huruf a
Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dan b termasuk juga laporan
mengenai kegiatan Komisi Pemeriksa di Daerah.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” misalnya, adanya laporan dari
masyarakat mengenai hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang
Komisi Pemeriksa atau lapaoran mengenai korupsi, kolusi, dan nepotisme yang
melibatkan Penyelenggara Negara.
Huruf c
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 3 –
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3865

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Close