Peraturan Pemerintah

TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PASAR MODAL

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1995

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 1995
TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PASAR MODAL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, Bapepam
berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap
Pihak yang melakukan pelanggaran atau terlibat dalam pelanggaran
terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diatur mengenai
tata cara pemeriksaan di bidang Pasar Modal dengan Peraturan
Pemerintah;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN
DI BIDANG PASAR MODAL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bapepam yang diangkat oleh
Ketua Bapepam sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 100 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data
dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa untuk membuktikan ada atau
tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
II- 1
BAB II
TUJUAN PEMERIKSAAN
Pasal 2
(1) Tujuan pemeriksaan adalah membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan dalam hal :
a. adanya laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari Pihak tentang adanya
pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
b. tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh Pihak-Pihak yang memperoleh
perizinan, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam atau Pihak lain yang
dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Bapepam; atau
c. terdapat petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas peraturan perundangundangan
di bidang Pasar Modal.
BAB III
NORMA PEMERIKSAAN
Pasal 3
Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang menyangkut
Pemeriksa, pelaksanaan pemeriksaan, dan Pihak yang diperiksa.
Pasal 4
Norma pemeriksaan yang menyangkut Pemeriksa adalah sebagai berikut :
a. Pemeriksa harus memiliki Tanda Pengenal Pemeriksa serta dilengkapi dengan Surat
Perintah Pemeriksaan dari Ketua Bapepam pada waktu melakukan pemeriksaan;
b. Pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan
kepada Pihak yang diperiksa;
c. Pemeriksa memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah
Pemeriksaan kepada Pihak yang diperiksa;
d. Pemeriksa menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Pihak yang akan
diperiksa;
e. Pemeriksa wajib membuat laporan hasil pemeriksaan; dan
f. Pemeriksa dilarang memberitahukan kepada Pihak lain yang tidak berhak segala
sesuatu yang diketahui atau yang diberitahukan kepadanya oleh Pihak yang diperiksa
dalam rangka pemeriksaan.
Pasal 5
Norma pemeriksaan yang menyangkut pelaksanaan pemeriksaan adalah sebagai berikut :
PP. No. : 46 Tahun 1995
II- 2
a. pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang Pemeriksa;
b. pemeriksaan dilaksanakan di kantor Pemeriksa, di kantor atau di pabrik atau di tempat
usaha atau di tempat tinggal atau di tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan
pelanggaran yang terjadi;
c. pemeriksaan dilaksanakan pada jam dan hari kerja dan dapat dilanjutkan di luar jam
kerja dan hari kerja, jika dipandang perlu;
d. Hasil pemeriksaan diwujudkan dalam laporan pemeriksaan; dan
e. Hasil pemeriksaan yang disetujui Pihak yang diperiksa, dibuatkan surat pernyataan
tentang persetujuannya dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.
Pasal 6
Norma pemeriksaan yang menyangkut Pihak yang diperiksa adalah sebagai berikut :
a. Pihak yang diperiksa berhak meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan Surat
Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa;
b . Pihak yang diperiksa berhak meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan
tentang maksud dan tujuan pemeriksaan; dan
c . Pihak yang diperiksa menandatangani surat pernyataan persetujuan tentang hasil
pemeriksaan.
Pasal 7
Pelaksanaan pemeriksaan terhadap Pihak yang diperiksa didasarkan pada pedoman pemeriksaan
yang meliputi pedoman umum pemeriksaan, pedoman pelaksanaan pemeriksaan, dan pedoman
laporan pemeriksaan.
Pasal 8
Pedoman umum pemeriksaan mengatur hal-hal sebagai berikut :
a. pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa yang telah mendapat pendidikan teknis yang
cukup dan dapat menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memiliki
ketrampilan sebagai Pemeriksa;
b. Pemeriksa harus bekerja dengan jujur, wajar, bertanggung jawab, penuh pengabdian
serta wajib menghindarkan diri dari tindakan yang merugikan kebebasan bertindak
selayaknya sebagai Pemeriksa yang baik; dan
c. laporan pemeriksaan harus dibuat oleh Pemeriksa secara cermat dan seksama serta
memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Pasal 9
Pedoman pelaksanaan pemeriksaan mengatur hal-hal sebagai berikut :
a . pelaksanaan pemeriksaan harus dilakukan dengan persiapan sebaik-baiknya, juga
dengan memperhatikan tujuan pemeriksaan, serta harus ada pengawasan dan bimbingan
yang seksama terhadap Pemeriksa;
PP. No. : 46 Tahun 1995
II- 3
b. ruang lingkup pemeriksaan ditentukan berdasarkan tingkatan petunjuk yang diperoleh
yang harus dikembangkan dengan bukti yang kuat dan berkaitan melalui pencocokan,
pengamatan, tanya jawab, dan data-data; dan
c. kesimpulan harus didasarkan pada bukti yang berkaitan dengan lingkup pemeriksaan
dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal.
Pasal 10
Pedoman laporan pemeriksaan mengatur hal-hal sebagai berikut :
a. dalam menyusun laporan pemeriksaan, Pemeriksa wajib memperhatikan:
1) sifat dari pelanggaran;
2) bukti atau petunjuk adanya pelanggaran;
3) pengaruh atau akibat dari pelanggaran;
4) ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang dilanggar;
dan
5) hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan;
b. laporan pemeriksaan disusun secara jelas, terinci, dan ringkas serta memuat ruang
lingkup yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan.
c. uraian dan kesimpulan didukung oleh alasan dan bukti yang cukup tentang ada atau
tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemeriksaan ditetapkan oleh Bapepam.
BAB IV
TATA CARA PEMERIKSAAN
Pasal 12
(1) Pemeriksaan dimulai setelah memperoleh penetapan Ketua Bapepam.
(2) Penetapan Ketua Bapepam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan, setelah
disusun program pemeriksaan yang sekurang-kurangnya memuat :
a. tujuan pemeriksaan;
b. ruang lingkup pemeriksaan; dan
c. saat dimulainya pemeriksaan.
(3) Dalam melakukan pemeriksaan, Pemeriksa dapat :
a. meminta keterangan, konfirmasi, dan atau bukti yang diperlukan dari Pihak yang
diperiksa dan atau Pihak lain yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan;
b. memerintahkan Pihak yang diperiksa untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan
tertentu;
c. memeriksa catatan, pembukuan, dan atau dokumen pendukung lainnya;
PP. No. : 46 Tahun 1995
II- 4
d. meminjam atau membuat salinan atas catatan pembukuan, dan atau dokumen lainnya
sepanjang diperlukan;
e. memasuki tempat atau ruangan tertentu yang diduga merupakan tempat menyimpan
catatan, pembukuan, dan atau dokumen lainnya; dan
f. memerintahkan Pihak yang diperiksa untuk mengamankan catatan, pembukuan, dan
atau dokumen lainnya yang berada dalam tempat atau ruangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf e, untuk kepentingan pemeriksaan.
(4) Atas peminjaman catatan, pembukuan dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud
ayat (2) huruf d diberikan tanda bukti peminjaman yang menyebutkan secara jelas dan
terinci jenis serta jumlahnya.
Pasal 13
(1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan, Pihak yang diperiksa atau wakil atau kuasanya
tidak ada di tempat, maka pemeriksaan tetap dapat dilangsungkan sepanjang ada Pihak
yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Pihak
yang diperiksa, terbatas untuk hal yang boleh dilakukannya, dan selanjutnya pemeriksaan
ditunda untuk diulang pada kesempatan yang berikutnya.
(2) Sebagai upaya pengamanan, maka sebelum pemeriksaan ditunda, Pemeriksa dapat
memerintahkan Pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f.
(3) Apabila pada saat dilanjutkannya pemeriksaan kembali setelah dilakukan penundaan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pihak yang diperiksa atau wakil atau kuasanya
tidak juga ada di tempat, maka pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu
meminta pegawai Pihak yang diperiksa untuk membantu kelancaran pemeriksaan.
(4) Dalam hal Pihak yang diperiksa atau wakil atau kuasanya berada di tempat, tetapi menolak
atau menghambat pelaksanaan pemeriksaan, maka yang bersangkutan wajib
menandatangani Surat Pernyataan Menolak atau Menghambat Pemeriksaan.
(5) Dalam hal pegawai Pihak yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menolak
untuk membantu atau menghambat kelancaran pemeriksaan, maka yang bersangkutan
wajib menandatangani Surat Pernyataan Menolak Membantu atau Menghambat Kelancaran
Pemeriksaan.
(6) Dalam hal terjadi penolakan untuk menandatangani sebagaimana dimaksud dalam ayat
(4) dan ayat (5), Pemeriksa membuat Berita Acara tentang penolakan tersebut yang
ditandatangani oleh Pemeriksa.
(7) Surat Pernyataan Menolak atau Menghambat Pemeriksaan, Surat Pernyataan Menolak
Membantu atau Menghambat Kelancaran Pemeriksaan atau Berita Acara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk dilakukan
penyidikan.
PP. No. : 46 Tahun 1995
II- 5
PP. No. : 46 Tahun 1995
Pasal 14
(1) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar untuk
membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal.
(2) Laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada
Ketua Bapepam.
(1) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana
di bidang Pasar Modal, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan Pemeriksa wajib membuat
laporan kepada Ketua Bapepam mengenai ditemukannya bukti permulaan tindak pidana
tersebut.
(2) Berdasarkan bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Bapepam
dapat menetapkan dimulainya penyidikan.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh
Bapepam.
Pasal 17
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1996.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal.30 Desember 1995
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 87
II- 6
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 1995
TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PASAR MODAL
UMUM
Agar kegiatan di bidang Pasar Modal dapat dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien, serta
agar masyarakat pemodal dapat terlindungi dari praktik yang merugikan dan tidak sejalan dengan
ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Bapepam mempunyai kewenangan untuk
melakukan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran
terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Untuk menjamin agar pemeriksaan tersebut dapat terlaksana dengan lancar dan tertib dengan
memperhatikan hak-hak dan kewajiban dari Pihak yang diperiksa, perlu diatur dengan Peraturan
Pemerintah tentang tata cara pemeriksaan sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 100 ayat (3)
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Pasal 1
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
II- 7
Penjelasan PP. No. : 46/1995
Pasal 3
Yang dimaksud dengan “norma pemeriksaan” dalam Pasal ini adalah ketentuan-ketentuan
yang mengatur hal-hal yang berkaitan antara Pemeriksa dengan Pihak yang diperiksa dalam
rangka pelaksanaan pemeriksaan.
Norma pemeriksaan wajib dipatuhi baik oleh Pemeriksa maupun oleh Pihak yang diperiksa,
agar pemeriksaan dapat terlaksana dengan lancar dan tertib.
Pasal 4
Huruf a
Tanda Pengenal Pemeriksa dalam Pasal ini diperlukan agar pemeriksaan dilakukan
hanya oleh Pemeriksa yang berwenang. Surat Perintah Pemeriksaan diperlukan agar
pemeriksaan hanya ditujukan terhadap Pihak yang diperiksa yang namanya tercantum
dalam Surat Perintah Pemeriksaan.
Sebelum pemeriksaan dimulai, Pemeriksa wajib memperlihatkan Tanda Pengenal
Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Pihak yang akan diperiksa.
Dalam hal Pemeriksa tidak memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah
Pemeriksaan, atau apabila identitas Pemeriksa yang tercantum dalam Tanda Pengenal
Pemeriksa tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perintah Pemeriksaan,
Pihak yang akan diperiksa berhak untuk menolak pemeriksaan.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Ketentuan ini tidak membatasi kewenangan Bapepam untuk mengumumkan hasil
pemeriksaan.
Pasal 5
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
II- 8
Penjelasan PP. No. : 46/ 1995
II- 9
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Pasal 6
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Pasal 7
Yang dimaksud dengan “pedoman pemeriksaan” dalam Pasal ini adalah suatu kaidah yang
memuat batasan-batasan yang harus dipenuhi Pemeriksa mengenai sifat, ruang lingkup,
dan isi laporan pemeriksaan.
Pasal 8
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Pasal 9
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Penjelasan PP. No. : 46/ 1995
II- 10
Penjelasan PP. No. : 46/ 1995
Pasal 10
Huruf a
Angka 1)
Cukup jelas
Angka 2)
Cukup jelas
Angka 3)
Cukup jelas
Angka 4)
Cukup jelas
Angka 5)
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan “membuat salinan” dalam huruf ini adalah termasuk pula
menggandakan dengan cara memfotocopy.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Untuk mencegah agar pembukuan, catatan dan atau dokumen lainnya yang berhubungan
dengan kegiatan Pihak yang diperiksa tidak dirusak, dimusnahkan, diganti, dipalsu,
dipindahtangankan dan sebagainya, maka sebelum Pemeriksa meninggalkan tempat
atau ruangan Pihak yang diperiksa, Pemeriksa dapat memerintahkan Pihak yang diperiksa
untuk melakukan pengamanan terhadap dokumen-dokumen tersebut untuk kepentingan
proses pemeriksaan.
Ketentuan ini dapat juga diberlakukan terhadap wakil, atau kuasa, atau Pihak yang dapat
dan mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Pihak yang diperiksa.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
II- 11
Penjelasan PP. No. : 46/ 1995
Pasal 14
Ayat (1)
Laporan pemeriksaan memuat antara lain tujuan pemeriksaan, temuan yang diperoleh
dan kesimpulan hasil pemeriksaan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3618

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close