Peraturan Pemerintah

TATA CARA PENGALIHAN DOKUMEN PERUSAHAAN KE DALAM MIKROFILM ATAU MEDIA LAINNYA DAN LEGALISASI

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 1999

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 1999
TENTANG
TATA CARA PENGALIHAN DOKUMEN PERUSAHAAN KE DALAM
MIKROFILM ATAU MEDIA LAINNYA DAN LEGALISASI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen
Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara
Pengalihan Dokumen Perusahaan ke dalam Mikrofilm atau Media
Lainnya dan Legalisasi;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3674);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA
PENGALIHAN DOKUMEN PERUSAHAAN KE DALAM
MIKROFILM ATAU MEDIA LAINNYA DAN LEGALISASI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Dokumen …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
1. Dokumen perusahaan adalah data, catatan dan atau keterangan yang
dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan
kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lain maupun
terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau
didengar.
2. Mikrofilm adalah film yang memuat rekaman bahan tertulis, dan atau
tergambar dalam ukuran yang sangat kecil.
3. Legalisasi adalah tindakan pengesahan isi dokumen perusahaan yang
dialihkan atau ditransformasikan ke dalam mikrofilm atau media
lain, yang menerangkan atau menyatakan bahwa isi dokumen
perusahaan yang terkandung di dalam mikrofilm atau media lain
tersebut sesuai dengan naskah aslinya.
Pasal 2
Setiap perusahaan dapat mengalihkan dokumen perusahaan yang dibuat
atau diterima baik di atas kertas maupun dalam sarana lainnya ke dalam
mikrofilm atau media lainnya.
Pasal 3
Pengalihan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dapat dilakukan sejak dokumen dibuat atau diterima oleh perusahaan
bersangkutan.
Pasal 4
Dalam pengalihan dokumen perusahaan, pimpinan perusahaan wajib
mempertimbangkan kegunaan naskah asli dokumen yang perlu disimpan
karena mengandung nilai tertentu demi kepentingan nasional atau
kepentingan perusahaan.
Pasal 5 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 3 –
Pasal 5
Pimpinan perusahaan wajib tetap menyimpan naskah dokumen asli
dokumen perusahaan yang telah dialihkan ke dalam mikrofilm atau
media lainnya, dalam hal dokumen tersebut masih:
a. mempunyai kekuatan pembuktian otentik;
b. mengandung kepentingan hukum tertentu.
BAB II
TATA CARA PENGALIHAN
Pasal 6
(1) Sebelum melakukan pengalihan, perusahaan yang bersangkutan
wajib melakukan persiapan dan penelitian dari berbagai aspek atas
dokumen perusahaan yang akan dialihkan.
(2) Pimpinan perusahaan yang bersangkutan dapat terlebih dahulu
menetapkan pedoman intern dalam rangka pengalihan dokumen
perusahaan.
(3) Pimpinan perusahaan dapat menetapkan pejabat di lingkungan
perusahaan yang bersangkutan yang ditunjuk dan bertanggung jawab
untuk meneliti dan menetapkan dokumen perusahaan yang akan
dialihkan.
Pasal 7
Keputusan mengenai pengalihan dokumen perusahaan hanya dapat
dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal 8 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 4 –
Pasal 8
Dalam dokumen perusahaan yang dibuat perusahaan berbentuk neraca
tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, atau tulisan lain yang
menggambarkan neraca laba rugi, pengalihan hanya dapat dilakukan
setelah dokumen perusahaan tersebut dibuat di atas kertas dan
ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di
lingkungan perusahaan yang bersangkutan.
Pasal 9
Pengalihan dokumen perusahaan dapat dilakukan terhadap satu set
dokumen tertentu atau sekumpulan dokumen, baik yang sejenis maupun
yang tidak sejenis.
Pasal 10
(1) Pengalihan dokumen perusahaan dilakukan dengan menggunakan
peralatan dan teknologi yang memenuhi standar ketetapan dan
kelengkapan sehingga dapat menjamin hasil pengalihan sesuai
dengan naskah asli dokumen yang dialihkan.
(2) Dalam pengalihan dokumen perusahaan pimpinan perusahaan atau
pejabat yang ditunjuk wajib menjamin keamanan proses pengalihan
agar:
a. dokumen perusahaan hasil pengalihan, yang disimpan di dalam
mikrofilm atau media lainnya tersebut, merupakan dokumen
pengganti yang sepenuhnya sama dengan naskah aslinya;
b. mikrofilm …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 5 –
b. mikrofilm atau media lainnya tetap dalam keadaan baik untuk
dapat disimpan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya sesuai
dengan ketentuan mengenai daluwarsa suatu tuntutan yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
c. dokumen hasil pengalihan dapat dibaca atau dicetak kembali di
atas kertas.
Pasal 11
(1) Perusahaan dapat menunjuk perusahaan lain untuk melaksanakan
pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media
lainnya.
(2) Perusahaan yang ditunjuk melaksanakan pengalihan dokumen
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat
sebagai berikut:
a. berbadan hukum; dan
b. memperoleh izin usaha.
Pasal 12
Apabila tempat pemrosesan pengalihan dokumen perusahaan berbeda
dari tempat pembuatan dan penyimpanan dokumen perusahaan, proses
pengalihan dapat dilakukan melalui media teknik pengalihan yang
tersedia.
BAB III …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 6 –
BAB III
LEGALISASI DAN BERITA ACARA
Pasal 13
(1) Setiap pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau
media lainnya wajib dilegalisasi oleh pimpinan perusahaan atau
pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan
dengan dibuatkan berita acara.
(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
sekurang-kurangnya memuat:
a. keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya
legalisasi;
b. keterangan mengenai jenis dokumen yang dialihkan;
c. keterangan bahwa pengalihan dokumen perusahaan yang dibuat
di atas kertas atau sarana lainnya ke dalam mikrofilm atau media
lainnya telah dilakukan sesuai dengan naskah aslinya;
d. tanda tangan dan nama jelas pejabat yang bersangkutan.
(3) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat dalam
rangkap 3 (tiga) dan dilampiri dengan daftar pertelaan atas dokumen
perusahaan yang dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya,
dengan ketentuan:
a. lembar pertama untuk pimpinan perusahaan;
b. lembar kedua untuk unit pengolahan; dan
c. lembar ketiga untuk unit kearsipan.
(4) Berita …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 7 –
(4) Berita acara dan daftar pertelaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen perusahaan
yang dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya.
(5) Dalam hal pengalihan dokumen perusahaan dilaksanakan oleh
perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1),
maka pembuatan berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
tetap menjadi tanggung jawab pimpinan perusahaan yang
bersangkutan.
Pasal 14
Dalam satu mikrofilm atau media lainnya dapat memuat beberapa proses
pengalihan dokumen perusahaan yang masing-masing dibuatkan berita
acara.
Pasal 15
Pembuatan berita acara pengalihan dokumen perusahaan yang sejak
semula dibuat atau diterima dalam sarana lainnya, dapat dilakukan
secara elektronis dengan tetap mendasarkan pada ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
Pasal 16
(1) Dokumen yang telah dialihkan dalam mikrofilm atau media lainnya
atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
(2) Hasil …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 8 –
(2) Hasil cetak dokumen yang dialihkan ke dalam mikrofilm dapat
dilegalisasi untuk keperluan proses peradilan dan kepentingan
hukum lainnya.
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17
Dokumen yang telah dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya
sebelum berlaku Peraturan Pemerintah ini, untuk dapat menjadi alat
bukti yang sah wajib dibuatkan berita acara dan daftar pertelaan
berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 9 –
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MULADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 195
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 1999
TENTANG
TATA CARA PENGALIHAN DOKUMEN PERUSAHAAN KE DALAM
MIKROFILM ATAU MEDIA LAINNYA DAN LEGALISASI
I. UMUM
Perkembangan ekonomi dan perdagangan dunia saat ini mengharuskan perusahaan
mengelola kegiatan usahanya secara efektif dan efisien, termasuk pengelolaan
dokumen perusahaan. Dukungan teknologi telah memungkinkan dokumen
perusahaan yang dibuat atau diterima di atas kertas atau sarana lainnya dialihkan
untuk disimpan dalam mikrofilm atau media lainnya. Ini berarti bahwa pembuatan
dan penyimpanan dokumen perusahaan dimungkinkan dengan tidak menggunakan
kertas. Pemanfaatan mikrofilm atau media lainnya sangat menghemat ruangan,
tenaga dan waktu untuk penyimpanan dokumen perusahaan.
Berhubung dengan itu dan untuk menciptakan kepastian hukum mengenai
pengalihan dan penyimpanan dokumen perusahaan, maka Undang-undang Nomor
8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan mengatur, antara lain, mengenai
pengalihan dokumen perusahaan yang dibuat diatas kertas atau sarana lainnya,
misalnya disket atau pita magnetik ke dalam mikrofilm atau media lainnya, seperti
CD-ROM atau CD-WORM. Pengalihan tersebut berkaitan dengan penyimpanan
dokumen perusahaan.
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997,
Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih lanjut tentang cara pengalihan dokumen
perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lainnya dan legalisasi.
Pengaturan dan tata cara pengalihan dokumen perusahaan dilaksanakan secara
sederhana tanpa mengurangi kepastian hukum bagi pihak-pihak yang
berkepentingan dengan maksud agar setiap perusahaan dapat melaksanakannya.
Dalam proses pengalihan tersebut dimungkinkan pula menggunakan berbagai cara
pengalihan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
pengalihan sesuai dengan kemajuan teknik pengalihan yang tersedia, jika pusat
pemrosesan pengalihan dokumen perusahaan berbeda dari tempat pembuatan
dokumen. Sebagai dukungan terhadap perkembangan teknologi dimungkinkan
pula pengalihan dokumen perusahaan yang sejak semula dibuat atau diterima
dalam sarana lainnya, namun tetap dengan memperhatikan aspek yuridis
pembuatan berita acara demi untuk kepentingan perusahaan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Dokumen perusahaan yang sejak semula dibuat atau diterima dalam sarana bukan
kertas, misalnya rekening, jurnal transaksi harian, nota kredit dan nota debet yang
diproses secara komputerisasi dan hasilnya disimpan dalam bentuk disket, hard
disk atau sarana lainnya, dapat langsung dialihkan ke dalam mikrofilm atau media
lainnya tanpa perlu dibuatkan hasil cetakannya (hard copy).
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 3 –
Huruf b
Yang dimaksud dengan ketentuan ini dengan “mengandung kepentingan
hukum tertentu” adalah apabila naskah asli tersebut masih mengandung hak dan
atau kewajiban yang masih harus dipenuhi oleh pihak yang berkepentingan,
misalnya perjanjian kredit jangka panjang yang lebih 10 (sepuluh) tahun, atau
dokumen yang masih diperlukan dalam penyelesaian sengketa.
Pasal 6
Ayat (1)
Persiapan dan penelitian dari berbagai aspek sebelum melakukan pengalihan
meliputi:
– aspek ekonomi, misalnya penentuan jenis dokumen-dokumen yang perlu
dialihkan dengan mempertimbangkan faktor biaya dan efisiensi, proses pengalihan
yang dilakukan sendiri atau menggunakan jasa perusahaan lain;
– aspek teknis, misalnya pemilihan pertelaan yang digunakan untuk
mengalihkan, jenis mikrofilm atau media lainnya yang akan dipakai;
– aspek administratif, misalnya perlu dibentuk suatu organisasi tersendiri atau
tidak, pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pengalihan, penyusunan
mekanisme kerja pengalihan dokumen.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 7
Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam proses
pengalihan dokumen perusahaan.
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 4 –
Pasal 9
Untuk efisiensi, pengalihan dokumen perusahaan dapat dilakukan pada
sekelompok dokumen perusahaan yang sejenis maupun tidak sejenis, sepanjang
perusahaan yang bersangkutan dapat memastikan bahwa pencairan kembali
dokumen tertentu dalam mikrofilm atau media lainnya dapat dilakukan dengan
mudah, misalnya dengan pembuatan indeks dokumen perusahaan yang dialihkan.
Yang dimaksudkan dengan:
– satu set dokumen tertentu misalnya dokumen perusahaan yang menyangkut
satu kegiatan tertentu dari awal sampai selesainya kegiatan tersebut;
– sekumpulan dokumen sejenis, misalnya dokumen yang memuat masalah atau
materi yang sama;
– sekumpulan dokumen yang tidak sejenis, misalnya dokumen yang didasarkan
pada waktu pembuatan atau diterima.
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Setiap pengalihan termasuk pengalihan ulang baik dari naskah asli maupun
dari hasil pengalihan yang telah dilakukan.
Ayat (2) …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 5 –
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “naskah asli” dalam ayat ini adalah dokumen
perusahaan yang dibuat atau diterima oleh perusahaan sebagaimana adanya pada
saat dibuat atau diterima.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 15
Pembuatan berita acara yang dilakukan secara elektronis adalah isi berita acara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan daftar pertelaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sudah terekam dalam mikrofilm atau media
lainnya. Tanda tangan pejabat dalam berita acara berupa rekaman tanda tangan
pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1). Dengan demikian berita
acara tersebut dapat tidak atau dibuat dalam sarana kertas.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Legalisasi dilakukan dengan cara membubuhkan tanda tangan pada hasil cetak
dokumen perusahaan tersebut dan pernyataan bahwa hasil cetak sesuai dengan
aslinya.
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 6 –
Pasal 18
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3913

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close