Peraturan Pemerintah

TATACARA PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI KEGIATAN TERTENTU

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 1999

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 1999
TENTANG
TATACARA PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERSUMBER DARI KEGIATAN TERTENTU
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 8 dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997
tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dipandang perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
bersumber dari kegiatan tertentu;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan
Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATACARA PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI KEGIATAN TERTENTU.
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang
tidak berasal dari penerimaan perpajakan;
2. Instansi Pemerintah adalah Departemen dan Lembaga Non Departemen;
3. Instansi adalah Kantor/Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis Departemen/Lembaga Non
Departemen yang mempunyai Penerimaan Negara Bukan Pajak dan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Pasal 2
Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.
Pasal 3
Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.
Pasal 4
(1) Sebagian dana dari suatu Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat digunakan oleh Instansi
yang bersangkutan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak tersebut dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dan Pasal 3.
(2) Besarnya bagian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(3) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang-bidang kegiatan :
a. penelitian dan pengembangan teknologi;
b. pelayanan kesehatan;
c. pendidikan dan pelatihan;
d. penegakan hukum;
e. pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu;
f. pelestarian sumber daya alam.
Pasal 5
Instansi dapat menggunakan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 setelah memperoleh persetujuan dari Menteri.
Pasal 6
(1) Permohonan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 diajukan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah yang bersangkutan kepada Menteri.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan :
a. tujuan penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak;
b. rincian kegiatan pokok Instansi dan kegiatan yang akan dibiayai Penerimaan Negara
Bukan Pajak;
c. jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak beserta tarif yang berlaku;
d. Laporan realisasi dan perkiraan tahun anggaran berjalan serta perkiraan untuk 2 (dua)
tahun anggaran mendatang.
Pasal 7
(1) Instansi Pemerintah mengajukan kepada Menteri rencana penggunaan sebagian dana dari
suatu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dari
masing-masing Instansi yang telah mendapat persetujuan penggunaan dana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5.
(2) Pengajuan rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap
tahun anggaran selambat-lambatnya pada tanggal 15 Nopember.
(3) Rencana penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diteliti dan dibahas oleh Departemen Keuangan bersama-sama Instansi Pemerintah yang
bersangkutan sebelum ditetapkan Menteri.
Pasal 8
(1) Sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) dapat digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (3) pada Instansi bersangkutan dalam rangka pembiayaan :
a. operasional dan pemeliharaan; dan atau
b. investasi, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.
(2) Sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disediakan dalam suatu dokumen anggaran tahunan yang berlaku sebagai Surat Keputusan
Otorisasi.
Pasal 9
(1) Saldo lebih dari sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1), pada akhir tahun anggaran wajib disetor seluruhnya ke Kas Negara.
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang telah disediakan dalam
suatu dokumen anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan belum
dilaksanakan atau belum diselesaikan dalam tahun anggaran yang bersangkutan dapat
dicantumkan pada dokumen anggaran tahun berikutnya melalui revisi anggaran.
Pasal 10
(1) Pimpinan Instansi Pemerintah yang bersangkutan setiap awal tahun anggaran menetapkan :
a. atasan langsung bendaharawan penerima/pengguna;
b. bendaharawan penerima;
c. bendaharawan pengguna.
(2) Dalam hal bendaharawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditunjuk, Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara dilarang melakukan pembayaran.
Pasal 11
(1) Pembayaran atas pelaksanaan kegiatan Instansi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 dilakukan :
a. sebagai pembayaran langsung kepada yang berhak; atau
b. melalui penyediaan Uang Yang Harus Dipertanggung-jawabkan (UYHD).
(2) Batas jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 12
(1) Pimpinan Instansi/bendaharawan penerima dan pengguna sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 wajib menyelenggarakan pembukuan.
(2) Bendaharawan penerima dan pengguna menyimpan secara lengkap dan teratur dokumen
yang menyangkut Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Kegiatan dan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 13
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyampaikan laporan triwulanan mengenai seluruh
penerimaan dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 oleh Instansi yang
bersangkutan kepada Menteri.
Pasal 14
Persetujuan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh Menteri.
Pasal 15
(1) Pemberian izin penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah diberikan
masih tetap berlaku sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun
sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.
Pasal 16
Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Dana Reboisasi karena
karakteristik dan atau sifat khusus yang dimilikinya dapat diatur dengan Peraturan Pemerintah
tersendiri.
Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh
Menteri.
Pasal 18
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
M U L A D I
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 136
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 1999
TENTANG
TATACARA PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERSUMBER DARI KEGIATAN TERTENTU
UMUM
Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai arti dan peran yang sangat penting dalam
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional. Oleh
karenanya, diperlukan langkah-langkah pengadministrasian yang efisien agar penerimaan
tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Sesuai dengan tujuan Undang-undang Nomor 20
Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka sebagai langkah penertiban, antara
lain, telah disusun Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran
Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Dalam rangka peningkatan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah
dalam melayani kepentingan masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber
dari Kegiatan Tertentu.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Kecuali untuk hal-hal yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan
mengenai penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan sistem Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara tetap berlaku.
Pasal 4
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian alokasi pembiayaan kegiatan tertentu
yang berkaitan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dana yang dapat dialokasikan
adalah dana dari jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tertentu
dan pengalokasiannya hanya untuk Instansi yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Kegiatan dalam hal ini, antara lain, meliputi penelitian dan pengembangan teknologi di
bidang pertanian dan pertambangan.
Huruf b
Kegiatan dalam hal ini, antara lain, meliputi pelayanan rumah sakit dan balai pengobatan.
Huruf c
Kegiatan dalam hal ini, antara lain, meliputi kegiatan perguruan tinggi dan balai latihan
kerja.
Huruf d
Kegiatan dalam hal ini, antara lain, dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan ketentuan hukum, serta pemberian hak atas kekayaan intelektual.
Huruf e
Kegiatan dalam hal ini, antara lain, pemberian jasa konsultasi, jasa analisis, uji mutu dan
pemantauan lingkungan, pembuatan hujan buatan, uji pencemaran radiasi pada
makanan.
Huruf f
Kegiatan dalam hal ini, antara lain, meliputi usaha pelestarian sumber daya perikanan
dan kehutanan. Dalam hal ini, penerimaan yang dialokasikan untuk pelestarian alam
bersumber dari penerimaan pengelolaan sumber daya alam yang bersangkutan seperti
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Tujuan penggunaan, antara lain, untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan kualitas
sumber daya manusia, meningkatkan produk-tivitas kerja serta meningkatkan efisiensi
perekonomian.
Huruf b
Yang dimaksud rincian kegiatan pokok instansi adalah kegiatan yang berkaitan langsung
dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan dan berhubungan dengan
pelaksanaan tugas pokok Instansi Pemerintah tersebut.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Instansi Pemerintah mengajukan rencana penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
bersumber dari kegiatan tertentu setiap tahun anggaran kepada Menteri. Yang dimaksud rencana
penggunaan adalah termasuk perubahan target penerimaan dan penggunaan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3871

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close